Kendari, Tajukinfo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, LM. Inarto mendukung langkah Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dalam melakukan audiensi dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta belum lama ini.
Karena dalam pertemuan tersebut
menjadi bagian dari upaya percepatan realisasi bantuan dana hibah pascabencana yang telah diusulkan Pemerintah Kota Kendari.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari ini mengapresiasi langkah cepat Pemkot Kendari dalam hal ini Wali kota dalam merespons bencana dan bersinergi dengan pemerintah pusat demi melindungi warga dari dampak brncana terutama soal banjir yang ada sering melanda Kota Kendari.
“Kolaborasi yang terjalin antara BNPB, BPBD, dan jajaran pemerintah kota sangat kami apresiasi. Kami harap dana ini nantinya bisa digunakan secara tepat sasaran untuk kebutuhan mendesak, termasuk penanganan warga terdampak dan pemulihan infrastruktur dasar,” kata LM Inarto, Jumat 27 Juni 2025.
Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui BNPN atas perhatiannya terhadap Kota Kendari yang kerap dilanda banjir dan longsor.
“Kita berharap ke depan program mitigasi dan pengurangan risiko bencana semakin diperkuat. Termasuk melalui edukasi dan pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana, agar masyarakat siap menghadapi bencana di masa mendatang,” tutupnya.
Sebelumnya, dalam audiensi tersebut Wali Kota Kendari Siska Karina Imran didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, selaku ex officio Kepala BPBD, serta Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang.
Pembahasan utama dalam pertemuan ini mencakup dua usulan prioritas yang saat ini tengah menunggu proses realisasi dari BNPB, yaitu pembangunan Penguat Tebing atau Pantai di Jalan Kolosua, Kelurahan Kemaraya, dan
Pembangunan Penguat Tebing atau Pantai Kali di Kelurahan Lepo-Lepo,
dengan total anggaran sebesar Rp4,8 miliar.
Kedua proyek ini dinilai sangat mendesak untuk segera dikerjakan, mengingat lokasinya yang berisiko tinggi terhadap pemukiman warga apabila terjadi bencana susulan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan langsung kondisi di lapangan dan menekankan pentingnya percepatan penanganan.
“Kami berharap dana hibah ini dapat segera terealisasi untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar. Infrastruktur pengendali bencana seperti penguat tebing sangat penting untuk menjamin keselamatan warga,” kata Siska Karina Imran.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Pemerintah Kota Kendari juga menyampaikan rencana pengajuan permohonan bantuan hibah tambahan. Hal ini dikarenakan masih banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor di akhir tahun 2024 hingga awal 2025.
Tim teknis dari Pemerintah Kota Kendari akan segera menyiapkan berbagai dokumen pendukung sebagai bagian dari kelengkapan administrasi usulan lanjutan tersebut.
Tim teknis dari Pemerintah Kota Kendari akan segera menyiapkan berbagai dokumen pendukung sebagai bagian dari kelengkapan administrasi usulan lanjutan tersebut.
Beberapa lokasi yang direncanakan masuk dalam usulan tambahan meliputi Talud yang rusak akibat banjir di Kelurahan Mokoau, Jembatan yang terdampak di Kelurahan Watulondo, Talud di kawasan Tambat Labuh, Serta sejumlah titik drainase, tebing pantai, dan bantaran sungai yang rawan longsor.
Pemerintah Kota Kendari menegaskan bahwa kolaborasi dengan BNPB akan terus diperkuat sebagai langkah strategis dalam mempercepat penanganan pascabencana serta melindungi masyarakat dari ancaman bencana di masa mendatang.(Adv).
