Kendari, Tajukinfo.com – Pemerintah Kota Kendari menyiapkan langkah penertiban distribusi LPG 3 kilogram setelah menemukan persoalan harga dan ketersediaan di tingkat masyarakat. Penertiban ini akan menjadi agenda lanjutan setelah Pemkot Kendari melakukan pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi jenis Pertalite
Rencana tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman saat memimpin apel pagi gabungan ASN di lapangan upacara Balai Kota Kendari, Senin 28 September 2026.
Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan, harga LPG 3 kilogram di tingkat pangkalan telah berada pada angka Rp22.000. Namun, persoalan muncul ketika masyarakat kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi tersebut di pangkalan
Kondisi itu membuat sebagian warga beralih membeli LPG melalui kios atau pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, harga di tingkat pengecer berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per tabung
“Padahal mereka itu berhak,” kata Wawali Sudirman.
Ia menilai ketersediaan pangkalan di Kota Kendari semestinya dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sudirman menyebut jumlah pangkalan LPG 3 kilogram mencapai 1.078, sementara jumlah RT di Kota Kendari sekitar 1.050 hingga 1.060
“Jumlah pangkalan di Kota Kendari itu ada 1.078, jadi cukup banyak harusnya bisa mengakomodir seluruh warga Kota Kendari,” ujarnya
Menurutnya persoalan semakin menjadi ketika LPG yang diperoleh dari pangkalan kembali dijual kepada pengecer. Mantan Anggota DPRD Sultra ini, mendapat informasi bahwa LPG dari pangkalan dijual kepada pengecer sekitar Rp25.000, kemudian dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp30.000 hingga Rp35.000.
Kondisi tersebut dinilai membebani masyarakat yang seharusnya dapat memperoleh LPG bersubsidi sesuai peruntukannya. Karena itu, Pemkot Kendari akan membahas langkah teknis penertiban bersama para lurah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
“Mudah-mudahan ini bisa tertangani dengan baik, Kota Kendari bisa tertib dari LPG 3 kilo,” katanya.
Untuk itu, ia meminta Satpol PP melanjutkan penertiban terhadap penjualan BBM subsidi jenis Pertalite. Ia menyebut distribusi Pertalite di sejumlah SPBU mulai lebih lancar setelah dilakukan pengawasan dan penertiban.
Namun, masih ditemukan aktivitas penjualan di sekitar SPBU yang perlu ditindaklanjuti.
Wakil Wali Kota meminta Kasat Pol PP memaksimalkan penertiban di lokasi-lokasi tersebut. Setelah persoalan antrean dan penjualan Pertalite ditangani, pengawasan akan diarahkan pada distribusi LPG 3 kilogram.
“Karena ada tugas baru lagi setelah kita masalah BBM subsidi Pertalite, kita lanjut lagi di LPG 3 kilo,” tegasnya.
