Kendari, Tajukinfo.com – Keputusan KONI Sulawesi Tenggara untuk menetapkan KTP domisili sebagai syarat keabsahan seorang atlet untuk mengikuti Porprov XV dinilai mematikan prestasi atlet di daerah ini.
Ketua Indonesia Cycle Federation (ICF) Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Mirad mengatakan, KONI Sultra sebagai induk organisasi olahraga di Sultra seharusnya tidak membuat regulasi seperti ini. Sebab apa yang dibuat saat ini adalah langkah yang sangat keliru dan mematikan prestasi atlit.
Seharusnya dalam pembuatan regulasi ini kata Mirad, diputuskan bersama dengan Pengprov Cabor sebagai pelaksana pertandingan di Porprov. Tetapi kondisi yang terjadi justru KONI Sultra terkesan arogan dan memaksakan aturan tersebut untuk disetujui oleh Pengurus Cabang Olahraga.
“Saya sebagai ketua ICF Sultra tentunya tidak setuju dengan apa yang dilakukan KONI Sultra. Seharusnya bukan domisili yang dipersoalkan tetapi bagaimana KONI Sultra bisa membuat regulasi terkait tidak boleh atlit luar Sultra turut ambil bagian di Porprov XV,”jelasnya, Sabtu 7 November.
Mirad menyarankan, KONI Sultra seharusnya bisa meninjau kembali aturan ini. Sebab dengan aturan ini mencerminkan pengurus KONI Sultra saat ini tidak memiliki konsep yang jelas untuk melakukan pembinaan olahraga.
Selain itu lanjutnya, KONI Sultra seharusnya saat ini bisa memikirkan bagaimana Porprov XV ini bisa menghasilkan atlit terbaik yang nantinya mewakili Sultra di Pra PON dan kemudian berlaga di PON.
Akan tetapi jika melihat regulasi yang ada saat ini tukasnya, KONI Sultra saat ini sama sekali tidak memiliki konsep yang jelas. Jadi pihaknya menyayangkan jangan sampai karena persoalan ini Pengprov Cabor tidak lagi memiliki kepercayaan ke KONI Sultra.
“Saya hanya tidak mengingkan jangan sampai karena persoalan ini Cabor memberikan surat Mosi tidak percaya pada kepengurusan KONI Sultra saat ini,” tukasnya.
