Kendari, Tajukinfo.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 yang menyasar ribuan rumah tidak layak huni di kawasan di Sulawesi Tenggara (Sultra), terkhusus di Kota Kendari.
Program BSPS sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap program tersebut mampu menghadirkan lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi bagi warga.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 yang menyasar ribuan rumah tidak layak huni di kawasan Sulawesi dan Gorontalo.
Peluncuran program tersebut dilakukan kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada Jumat 29 Mei 2026 sebagai tanda dimulainya program besar bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Bersdasarkan data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman program BSPS di Kota Kendari pada tahun 2026 mendapat alokasi bedah rumah sebanyak 548 unit. Setiap unit rumah menerima dana bantuan peningkatan kualitas sebesar Rp 20 juta yang tercatat hanya memiliki penghasilan sekitar Rp 1 juta per bulan.
Berikut rincian sebaran kuota BSPS di 11 Kecamatan Kota Kendari. Untuk yang tertinggi berada di Kecamatan Puuwatu terdapat 73 unit, kemudian disusul Kecamatan Kendari Barat 63 unit, Kecamatan Kendari 60 unit, dan Kecamatan Mandonga terdapat 58 unit.
Sementara Kecamatan Poasia sebanyak 57 unit, Kecamatan Nambo terdapat 54 unit, Kecamatan Abeli 53 unit, Kecamatan Baruga 49 unit, Kecamatan Kambu 37 unit, Kecamatan Wua-wua 24 unit dan terakhir Kecamatan Kadia terdapat 20 unit. Dengan total alokasi untuk Kota Kendari sebanyak 548 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah menyiapkan 548 unit bantuan rumah yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Kendari. Jumlah itu meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 121 unit.
Kemudian ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Kendari yang dinilai aktif mendukung program penanganan rumah tidak layak huni, termasuk menyiapkan rumah susun sebagai alternatif hunian sementara bagi warga.
“Saya senang sekali, Bu Wali Kota juga tadi siapkan rusun jadi warga bisa pindah. Itu artinya ada gotong royong antara Pemerintah Pusat dan pemerintah kota,” ujar Maruarar.
Sementara Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyatakan komitmenya dan mendukung proses bedah rumah, Pemerintah Kota Kendari turut menyiapkan opsi hunian rumah susun bagi keluarga tersebut.
“Pmerintah kota akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Kendari,” tutupnya.(Adv)
