Kendari, Tajukinfo.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Jabar AlJufri menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di salah satu Hotel di Kota kendari, Kamis 2 April 2026.
Anggota DPRD dua periode ini menyampaikan paparan dengan tema “Peran dan Fungsi DPRD yang Selaras dengan Prioritas Pembangunan Kota Kendari”, di mana menekankan pentingnya sinergi antara fungsi penganggaran dan pengawasan yang menjadi hak dan kewajiban legislatif.
“Setelah anggaran pembangunan daerah untuk tahun berjalan diselesaikan, kemudian muncul pertanyaan bagaimana fungsi pengawasan kami sebagai DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD Kota Kendari dan Pemerintah Kota Kendari,” kata Jabal Aljufri.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah anggaran yang telah disepakati telah direalisasikan dengan maksimal oleh pemerintah atau belum. Hal ini menjadi penting karena ada peraturan daerah yang mengikat mengenai sinkronisasi antara fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sehingga kedua fungsi tersebut harus selaras dan sejalan satu sama lain.
“Kita tidak bisa melupakan bahwa fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, DPRD juga berperan aktif dalam perencanaan pembangunan melalui pendekatan bottom-up atau dari bawah yang dikenal dengan sistem batang,” jelasnya
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan bahwa anggota DPRD dipilih secara langsung oleh masyarakat, sama halnya dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perbedaannya terletak pada kendaraan politik yang digunakan, anggota DPRD memiliki partai politik sebagai landasan, sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga diusung melalui jalur kepartaian.
“Salah satu tugas utama kita adalah memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak terabaikan dan terhindar dari praktik korupsi. Anggota DPRD Kota Kendari yang memiliki pengalaman juga menyadari bahwa pengawasan tidak bisa dilakukan jika tidak ada fungsi pengawasan yang jelas dalam sistem,” tandasnya.
Menurutnya, prinsip trias pemerintahan harus dijalankan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari DPRD, tidak akan bisa dinilai apakah program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Kendari berjalan sesuai harapan atau tidak.
“Sebagai lembaga legislatif, kami memiliki program bernama reses, di mana kami turun langsung ke daerah masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian kami selaraskan aspirasi tersebut agar bisa dimasukkan ke dalam rancangan program pembangunan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat,” ujarnya
Selain reses, Kunjungan Kerja (Kunker) juga menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi masyarakat seringkali bersifat klasik dan perlu pendekatan yang tepat, seperti kasus banjir yang masih menjadi tantangan utama di Kota Kendari.
“Kita harus menghadapi permasalahan seperti banjir dengan melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini menjadi dasar bagi kita dalam menyusun kebijakan dan mengawasi pelaksanaan program agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk menyatukan pandangan, merumuskan prioritas pembangunan, serta memastikan kebijakan dan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Kendari.
“Forum ini menjadi ruang interaktif antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder untuk menghimpun aspirasi, gagasan, dan masukan dari berbagai sektor guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Siska Karina Imran juga menyoroti perlunya perubahan pendekatan agar Musrenbang tidak hanya sebatas forum diskusi, tetapi juga diiringi dengan identifikasi masalah secara konkret di lapangan, salah satunya terkait penanganan banjir yang masih terjadi berulang setiap tahun. Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan stakeholder untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor guna menghasilkan program yang tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan bahwa Kota Kendari telah mencatatkan capaian makro pembangunan, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang melampaui rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16 persen, serta penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan bersama.(Adv).
