Kendari, Tajukinfo.com – Komisi I dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) membahas persoalan jalan di Lorong Mata Air, Kelurahan Pudai, Kecamatan Nambo di ruangan aspirasi, Rabu 12 Februari 2025.
Rapat tersebut merupakan tindaklanjuti pada sebelumnya yang membahas permasalahan klaim kepemilikan tanah warga setempat bernama Imran.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Zulham Damu didampingi Ketua Komisi III La Ode Azhar serta anggota LM Rajab Djinik, La Ode Alimin, dan Apriliani Puspitawati. Turut hadir Badan Pertanahan Nasional (BPN) ATR Kota Kendari.
Selain itu hadiri juga dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kendari, Camat Abeli, Lurah Puday, saudara Imran, perwakilan masyarakat Lorong Aata Air dan DPW LSM GMBI Wilter Sultra.
Ketua Komisi I Zulham Damu mengatakan, sebelumnya DPRD telah melakukan peninjauan lapangan serta RDP awal untuk membahas kasus ini. Karena sengketa bermula dari klaim seorang warga bernama Imran, yang menyebutkan bahwa hanya 2 meter dari tanah miliknya yang dibebaskan untuk pembangunan jalan.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menambahkan, karena jalan yang ada saat ini memiliki lebar 6 meter. Sehingga ia mengklaim bahwa 4 meter sisanya masih merupakan bagian dari tanah miliknya.
”DPRD Kota Kendari menghasilkan tiga rekomendasi dalam rapat tersebut untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan jalan Mata Air Kelurahan Puday Kecamatan Abeli,” kata Zulham Damu saat memimpin rapat tersebut.
Anggota dewan Dapil Kadia-Wuawua ini mengatakan, rekomendasi pertama itu berdasarkan hasil telaah BPN menunjukkan sertifikat hak milik nomor 103 milik Imran berbatasan langsung dengan jalan. Sehingga jalan tersebut tidak masuk dalam sertifikat.
”Berdasarkan hasil telaah BPN Kota Kendari dan citra satelit, sertifikat hak milik (SHM) nomor 103 berbatasan dengan jalan umum,” kata Zulham Damu
Kemudian Zulham Damu membacakan rekomendasi kedua bahwa DPRD Kota Kendari akan melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi yang mengedepankan kepentingan umum tanpa merugikan siapapun.
Sedangkan rekomendasi ketiga lanjutnya, jika proses mediasi tidak berjalan dengan baik, DPRD meminta pemerintah kota (Pemkot) untuk mengambil langkah tegas dengan menetapkan jalan tersebut sebagai aset daerah.
”Apabila proses mediasi tidak berjalan dengan baik, DPRD memerintahkan pemerintah kota untuk mengambil alih jalan tersebut sebagai aset daerah,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik mengatakan, berdasarkan data citra satelit dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari bahwa tanah tersebut milik pemerintah.
Untuk itu, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyarankan agar permasalahan tersebut yang bersangkutan dapat diselesakan secara baik-baik dengan pemerintah kota.
”Sebelum masalah ini beelanjut ke ranah hukum. Kita di DPRD menyarankan agar warga yang bersangkutan melakukan mediasi bersama pemerintah kota untuk proses penyelesaian,” jelasnya.
Lanjutnya, dengan melibatkan seluruh pihak terkait berharap akan bisa mendapatkan solusi terbaik akan persoalan di Jalan Mata air Kelurahan Puday. Dan apa yang menjadi hasil mediasi bisa segera menyelesaikan masalaha tersebut dengan baik.
”Kami dari DPRD Kota Kendari tentunya menginginkan seluruh persoalan yang terjadi di masyarakat Kota Kendari bisa terselesaikan dengan baik,” tuturnya.(Adv).
