Kendari, Tajukinfo.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Irmawati, menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat dengan menyerap berbagai aspirasi warga melalui reses.
Hal tersebut dibuktikan Politisi Partai Nasdem ini saat menggelar Reses Masa Sidang III tahun 2025 di Kampung Baru, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis 26 Juni 2025.
Kehadiran Irmawati disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi.
Sejumlah usulan penting yang mengemuka di antaranya adalah persoalan pengelolaan sampah yang belum maksimal, kesulitan mendapatkan air bersih, hingga kebutuhan akan peningkatan fasilitas kesehatan dan bantuan untuk kelompok keagamaan.
“Saya tidak ingin memberikan janji saja, tapi semua aspirasi yang masuk akan saya perjuangkan untuk dimasukkan ke dalam anggaran dan direalisasikan secara bertahap,” tegas Irmawati di hadapan warga yang hadir dalam resesnya tersebut.
Dalam forum tersebut, warga mengeluhkan tidak meratanya akses air bersih di beberapa lingkungan mereka. Merespons hal ini, Legislator dari Daerah Pemilihan Poasia, Abeli dan Nambo ini menyatakan bahwa penyediaan sumur bor bisa menjadi solusi jangka menengah.
Namun menurutnya perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh masyarakat setempat. Irmawati juga menambahkan bahwa dirinya akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan wilayah mana saja yang memang membutuhkan bantuan air bersih.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar, dan saya ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan nanti benar-benar tepat sasaran. Karena itu, saya akan cek langsung kondisi masing-masing RT agar distribusinya adil,” kata Irmawati di hadapan warga dan tokoh masyarakat yang hadir dalam resesnya.
Selain air bersih, warga juga menyampaikan kebutuhan untuk peningkatan fasilitas kesehatan di lingkungan mereka. Di antaranya usulan pembangunan atau renovasi posyandu dan perbaikan layanan di puskesmas.
Irmawati mencatat semua aspirasi tersebut dan menyatakan akan mengupayakan agar bisa masuk dalam rencana kerja pemerintah kota melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada kelompok keagamaan yang selama ini turut aktif membangun harmoni sosial di masyarakat.
Warga yang menghadiri reses juga meminta bantuan seragam untuk majelis taklim sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka jalankan secara swadaya.
Menanggapi hal ini, Irmawati menyambut baik dan menilai kelompok majelis taklim merupakan mitra strategis dalam pembinaan masyarakat.
“Saya akan perjuangkan bantuan ini, karena mereka juga memiliki peran penting dalam membangun karakter masyarakat dari sisi spiritual,” kata Irmawati.
Sementara itu, Lurah Anduonohu, Yunus, yang turut hadir dalam kegiatan reses tersebut, menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang kerap menjadi keluhan warga.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah kelurahan akan lebih gencar melakukan sosialisasi kepada pedagang dan warga agar sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya.
“Kita akan ajukan program satu kelurahan satu mobil sampah. Tapi langkah awalnya adalah membangun kesadaran masyarakat lewat sosialisasi yang masif,” ujar Yunus.
Yunus juga mengapresiasi kehadiran Irmawati yang rutin turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan masyarakat. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat dalam kegiatan seperti ini menunjukkan kedekatan dan komitmen nyata dalam memperjuangkan kepentingan warga.
Dalam penutup kegiatan, Irmawati kembali menegaskan bahwa dirinya akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata.
“Selama saya dipercaya duduk di DPRD, saya akan terus berjuang bersama warga. Aspirasi dari Anduonohu ini bukan hanya sekadar daftar usulan, tapi akan saya bawa menjadi bagian dari perjuangan di meja kebijakan,” pungkasnya.
Melalui reses ini, Irmawati kembali menunjukkan peran penting anggota legislatif dalam menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal yang partisipatif dan solutif.(Adv).
