Kendari, Tajukinfo.com – Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah Timur (Komwil) VI tahun 2026 yang dilaksanakan di Kota Kendari membahas tiga isu strategis, mulai dari pengelolaan sampah, PPPK, dan keterbatasan fiskal daerah.
Kegiatan ini diikuti 17 Pemerintah Kota di kawasan Indonesia Timur yang dilaksanakan di Hotel Claro Kendari, Rabu 3 Juni 2026.
Ketua Apeksi Komwil VI selaku Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Kendari sebagai tuan rumah pelaksanaan Raker Apeksi Komwil VI tahun 2026.
Ia juga menyampaikan, bahwa kolaborasi antarkota menjadi kunci dalam menjawab persoalan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Menurutnya berbagai tantangan yang muncul tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antarkota.
“Kita inginkan seluruh kawasan Indonesia timur harus berkembang bersama, maka dari itu melalui Apeksi Komwil VI ini menjadikan ruang untuk saling menguatkan,” ucap Siska Karina Imran saat Raker.
Orang nomor satu di kota lulo ini juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan menjadi fokus Komwil VI pada tahun 2026. Salah satunya adalah nempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital.
“Saya memberikan contoh tentang layanan 112. Pada tahun 2025 Pemerintah kota kendari mendapatkan apresiasi dari Kementerian Komunikasi dan digital. Inovasi tersebut dapat menjadi model pelayanan publik yang diterapkan di wilayah Indonesia timur,” jelasnya.
“Pelayanan publik harus semakin cepat, mudah, dan terintegasi. Digitalisasi menjadi salah satu jawaban untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain digitalisasi, Raker juga membahas berbagai persoalan perkotaan yabg menjadi tantangan bersama, mulai dari pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, banjir, kawasan kumuh, pembiayaan PPPK dan kondisi fiskal daerah.
Isu pengelolaan sampah menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapatkan perhatian. Wali Kota Ternate Tauhid Soleman mengusulkan agar Apeksi mendorong lahirnya program pengelolaan sampah di wilayah indonesia timur.
“Wilayah indonesia timur yang mendominasi kawasan kepulauan membuat persoalan sampah laut menjadi tantangan serius yang membutuhkan solusi lintas daerah,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Wali Kota Tual Amir Rumra menyoroti persoalan fiskal yang saat ini dirasakan hampir seluruh daerah indonesia timur. Sebagian besar kota masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas sehingga masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Menurut dia, efiseiensi anggaran dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi dua persoalan utama yang dibahas dalam Raker Apeksi Komwil VI.
“Kita menghadapi tantangan yang sama. Karena itu suara daerah harus disampaikan secara bersama-sama agar mendapatkan perhatian pemerintah pusat,” kata Amir.
Raker tersebut juga menyusun berbagai usulan yang akan dibawa ke Rakernas Apeksi 2026 di Kota Medan. Beberapa isu yang menjadi prioritas antara lain peningkatan sumber daya manusia, percepatan transformasi digital hilirisasi, tata kelola lingkungan dan penguatan tata kelola keuangan daerah.
Perlu diketahui, Kota Jayapura ditunjuk sebagai tuan rumah Rapat kerja Apeksi Komwil VI tahun 2027. (Adv)
