Kendari, Tajukinfo.com – Komisi I dan II DPRD Kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan dari Forum Anti Korupsi, Kebijakan Publik dan Transparansi (FAKKTA SULTRA) mengenai kasus pengeroyokan disertai penikaman yang terjadi di Tempat Hiburan Malam (THM) Exodus, Senin 10 November 2025.
RDP ini dihadiri oleh perwakilan dari Polresta Kendari, Dandim 1417/Kendari, Plt. Kepala Dinas PM-PTSP Kota Kendari, Sekretaris Pol PP Kota Kendari, Kepala Badan Kesbangpol Kota Kendari, Pimpinan THM Exodus, dan Ketua FAKKTA SULTRA. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II Jabar Al Jufri, didampingi Ketua Komisi I Zulham Damu dan anggota Komisi II Fadhal Rahmat.
Dalam rapat tersebut, kata Jabar Al Jufri
terungkap bahwa THM Exodus telah memiliki semua izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Sementara itu, Polresta Kendari menjelaskan bahwa kasus kriminal yang terjadi telah ditindaklanjuti dan sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, dengan beberapa tersangka telah diamankan.
Berdasarkan keterangan tersebut, DPRD Kota Kendari menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin THM Exodus maupun mengintervensi proses penyelidikan yang sedang berjalan, karena hal tersebut berada di luar kewenangan DPRD dan proses penyelidikan telah berlangsung sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“DPRD Kota Kendari merekomendasikan agar manajemen THM Exodus meningkatkan pengawasan dengan melakukan penggeledahan terhadap pengunjung untuk mencegah masuknya benda tajam ke dalam THM. Rekomendasi ini juga berlaku untuk seluruh THM di Kota Kendari sebagai langkah pencegahan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kota Kendari memberikan masukan agar manajemen THM Exodus menjalin kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi tempat hiburan malam.
RDP ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Kendari, khususnya di tempat-tempat hiburan malam. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan kerjasama yang baik antara pengelola THM, aparat penegak hukum (APH), dan pemerintah daerah, diharapkan kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat beraktivitas di tempat hiburan malam.
