Makassar, Tajukinfo.com – Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM menerima Program Aspirasi Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Tahun 2026 Pengelolaan Sampah Terpadu senilai Rp107 miliar dalam kegiatan penyerahan program LSDP se-Sulawesi yang berlangsung di Kota Makassar, Selasa 6 Oktober 2026.
Program tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
Bima Arya bersama Ketua Komisi II DPR RI dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar di daerah, khususnya sektor pengelolaan persampahan
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Kendari didampingi Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Muh. Inarto dan Kepala Bappeda Kota Kendari Muh. Saiful
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kota Kendari melalui program LSDP. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kota Kendari membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Kendari menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui program Aspirasi LSDP ini. Bantuan ini tentu menjadi peluang besar bagi kami untuk semakin memperkuat pelayanan persampahan di Kota Kendari,” ujar Siska Karina Imran.
Ketua Komwil VI APEKSI ini mengatakan, persoalan persampahan membutuhkan penanganan secara menyeluruh, bukan hanya pada proses pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi juga mulai dari sumber sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir.
Karena itu, program LSDP dinilai sejalan dengan upaya Pemkot Kendari dalam membangun sistem persampahan yang mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Program LSDP merupakan proyek strategis pemerintah yang didukung Bank Dunia melalui skema performance-based grants. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah.
Secara nasional, LSDP diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan, pembiayaan, penyediaan sarana-prasarana, pengangkutan, pengolahan serta pengurangan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.
Siska Karina Imran menegaskan, Pemkot Kendari akan mengoptimalkan program tersebut agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan persampahan dan lingkungan perkotaan.
“Kami akan memastikan program ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat Kota Kendari. Yang paling penting adalah bagaimana program ini nantinya benar-benar memperkuat sistem pelayanan persampahan dari hulu sampai hilir,” katanya.
Program LSDP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola persampahan di daerah. Kemendagri sebelumnya menyebut program tersebut melibatkan sejumlah pemerintah daerah terpilih dan diarahkan untuk memperbaiki layanan persampahan melalui dukungan infrastruktur maupun penguatan kelembagaan.
Untuk Kota Kendari, program ini memiliki keterkaitan dengan rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah di kawasan TPAS Puuwatu. Kesiapan Kota Kendari dalam mengikuti program LSDP sebelumnya telah melalui pendampingan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Pada Agustus 2026, tim Bangda Kemendagri bersama Pemkot Kendari melakukan pembahasan persyaratan pelaksanaan LSDP sekaligus meninjau lokasi rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Puuwatu. Dokumen proyek LSDP juga menempatkan pengelolaan sampah sebagai fokus utama, dengan tujuan meningkatkan kapasitas keuangan dan kelembagaan pemerintah daerah serta memperbaiki layanan pengelolaan sampah.
Ketua HKTI Kota Kendari ini, berharap dukungan pemerintah pusat tersebut dapat mempercepat pembenahan sistem persampahan di Kota Kendari sekaligus mendorong perubahan pola pengelolaan sampah di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah ini bisa berjalan secara berkelanjutan,” tutupnya.
