Jakarta, Tajukinfo.com – Dalam upaya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat di daerahnya, Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, La Ode Darwin, melakukan audiensi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH-Migas) di Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk mengangkat langsung persoalan kelangkaan dan keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dirasakan petani dan nelayan di daerah berjuluk “Bumi Laworo” itu.
Di ruang pertemuan BPH Migas, Darwin diterima dengan hangat oleh dua Anggota Komite BPH Migas, yakni Iwan Prasetya Adhi dan Abdul Halim.
Dalam forum tersebut, Darwin menyampaikan sejumlah usulan strategis, mulai dari penambahan kuota pertalite dan solar, hingga pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah pesisir Muna Barat yang dapat melayani solar, pertalite, dan minyak tanah.
“Kami datang membawa suara masyarakat. Banyak petani dan nelayan di Muna Barat yang masih kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan produksi. Kadang mereka harus menempuh jarak jauh ke daerah lain hanya untuk membeli solar atau pertalite,” kata La Ode Darwin.
Menurutnya, penambahan kuota dan pembangunan fasilitas distribusi BBM bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari strategi memperkuat program ketahanan pangan dan ekonomi rakyat kecil.
Darwin menekankan, bahwa pemerintah daerah tidak ingin hanya bergantung pada kuota tahunan yang terbatas. Ia ingin ada pemetaan kebutuhan energi yang lebih akurat dan penambahan alokasi berdasarkan data riil di lapangan.
“Kita butuh kebijakan yang melihat langsung kondisi daerah. Muna Barat itu daerah kepulauan, jarak antar kecamatan cukup jauh. Kalau pasokan BBM tidak seimbang dengan kebutuhan, dampaknya langsung terasa ke sektor ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain soal kuota, Darwin juga menyoroti pentingnya pembangunan SPBN nelayan di titik strategis, seperti di Kecamatan Tiworo Tengah, Maginti, dan Tiworo Kepulauan. Pasalnya, selama ini nelayan di wilayah tersebut kerap menghadapi biaya tinggi dan waktu tempuh panjang hanya untuk mengisi bahan bakar.
Langkah audiensi ini, lanjut dia, merupakan bagian dari upaya terukur Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam memperkuat infrastruktur energi daerah.
Darwin percaya bahwa kemajuan sektor pertanian dan perikanan harus dimulai dari ketersediaan energi yang merata dan terjangkau. Hal ini pula yang nantinya menjadi faktor utama pendorong kesuksesan program swasembada pangan dan energi yang menjadi asta cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibrab Rakabuming Raka.
“Kalau petani dan nelayan punya akses mudah terhadap BBM, mereka akan bekerja lebih efisien, produktivitas naik, pendapatan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdongkrak,” tuturnya.
Bagi Darwin, perjalanan ke BPH Migas bukan sekadar agenda formal, melainkan ikhtiar untuk memastikan energi benar-benar dirasakan sampai ke pelosok desa.
“Langkah ini bukan hanya soal bahan bakar. Ini soal kehidupan. Soal bagaimana petani bisa terus menanam, nelayan terus melaut, dan anak-anak mereka bisa tumbuh dari hasil kerja yang lebih sejahtera,” katanya.
Lebih lanjut, Darwin menegaskan, pihaknya terus berkomermen untuk membangun Muna Barat. Untuk itu, ia menginginkan setiap tetes BBM yang dibutuhkan rakyat kecil bisa hadir tepat waktu, dan pada akhirnya menghadirkan keadilan energi untuk semua.
Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, menyambut baik langkah proaktif Pemkab Muna Barat tersebut. Ia menilai komunikasi langsung seperti ini penting agar kebutuhan daerah dapat dipetakan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati Muna Barat yang datang langsung menyampaikan kebutuhan daerah. Tentu kami akan pelajari dan menindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Iwan.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antara BPH Migas dan Pemerintah Daerah Muna Barat, terutama dalam hal peningkatan akses energi bagi masyarakat pesisir dan pedesaan.
