Kendari, Tajukinfo.com – Anggota DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik, menilai laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari tahun 2025 mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota, terutama dalam pemerataan infrastruktur dan penanganan kawasan kumuh.
Hal itu disampaikan Rajab dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Kendari, yang membahas penyampaian LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan itu, ia menilai berbagai program pembangunan fisik yang dipaparkan Wali Kota Siska Karina Imran patut diapresiasi, khususnya pada sektor infrastruktur jalan dan sistem drainase.
“Secara umum kami mengapresiasi capaian pemerintah kota, terutama pembangunan jalan dan drainase yang cukup signifikan. Ini penting untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi titik-titik genangan yang selama ini menjadi keluhan warga,” kata LM Rajab Jinik,
Senin 30 Maret 2026.
Ia menambahkan, peningkatan dan rehabilitasi puluhan ruas jalan serta pembangunan jalan lingkungan menunjukkan adanya komitmen pemerintah kota dalam membuka akses konektivitas antarwilayah. Menurut dia, langkah tersebut tidak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
“Pembangunan infrastruktur jalan ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Ketika akses terbuka, maka distribusi barang dan jasa akan semakin lancar, dan ini berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Rajab Jinik juga menilai pembangunan drainase dan revitalisasi sungai sebagai langkah strategis dalam mengurangi potensi banjir di sejumlah titik rawan di Kota Kendari. Ia menyebut, persoalan banjir selama ini menjadi isu klasik yang membutuhkan penanganan berkelanjutan dan terintegrasi.
“Kami melihat ada upaya konkret dari pemerintah kota dalam mengurangi risiko banjir, salah satunya melalui pembangunan drainase dan normalisasi sungai. Namun, ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak parsial,” bebernya.
Meski memberikan apresiasi, politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa penanganan kawasan kumuh yang masih tersisa seluas 534,11 hektare harus menjadi prioritas utama ke depan. Ia menilai capaian yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar terkait kualitas permukiman warga.
“Masih tersisanya lebih dari 500 hektare kawasan kumuh menunjukkan bahwa program penataan belum maksimal. Ini harus menjadi perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap sanitasi, air bersih, dan lingkungan yang layak,” ungkapnya.
Rajab Jinik juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan kawasan kumuh, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
“Penataan kawasan kumuh tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Harus ada pendekatan sosial dan ekonomi, agar masyarakat bisa berdaya dan lingkungan yang sudah ditata dapat terjaga secara berkelanjutan,” katanya.
Di sisi lain, ia turut menyoroti keberlanjutan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang dinilai memiliki peran penting sebagai ruang interaksi sosial sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Menurut Rajab, pengelolaan RTH harus dirancang lebih optimal agar memberikan manfaat yang luas.
“Ruang terbuka hijau harus benar-benar dikelola secara optimal. Tidak hanya sebagai elemen estetika kota, tetapi juga menjadi ruang publik yang produktif, yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, seperti UMKM dan aktivitas sosial lainnya,” paparnya.
Terkait arah kebijakan pembangunan tahun 2026, Rajab Jinik menyatakan dukungannya terhadap fokus pemerintah kota yang menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur dasar, pengelolaan persampahan, pengendalian banjir, revitalisasi ruang publik, serta percepatan layanan berbasis teknologi informasi.
Menurut dia, langkah tersebut sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kota Kendari yang terus berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk.
“Kami sepakat dengan arah kebijakan pembangunan 2026, khususnya dalam penguatan layanan berbasis teknologi informasi. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menarik investasi,” urainya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar setiap program yang direncanakan tidak berhenti pada tataran konsep semata. Ia menegaskan perlunya indikator yang jelas serta sistem pengawasan yang ketat agar implementasi program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Jangan sampai program yang sudah dirancang dengan baik hanya berhenti di atas kertas. Harus ada indikator kinerja yang terukur dan pengawasan yang kuat, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rajab Jinik menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan DPRD dalam memastikan keberhasilan program pembangunan. Menurut dia, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan, dan kami akan terus mengawal setiap program agar berjalan efektif, transparan, dan tepat guna. Sinergi ini penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap, berbagai capaian yang telah diraih pada tahun 2025 dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, dirinya optimistis Kota Kendari dapat berkembang menjadi kota yang lebih maju, tertata, dan berdaya saing.
“Capaian 2025 ini harus menjadi pijakan untuk melangkah lebih baik ke depan. Dengan komitmen bersama, kami yakin pembangunan Kota Kendari akan semakin progresif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” tandas Rajab Jinik.
Dalam pidatonya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menerangkan, pendapatan daerah 2025 yang terealisasi sebesar lebih Rp 1,5 triliun atau setara 92,05 persen (%) dari target yang ditetapkan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lebih Rp 409 miliar atau setara 81,51%.
Selanjutnya, pendapatan transfer lebih dari Rp 1,1 triliun atau setara 96,40% dan pendapatan lain-lain yang sah, yaitu sebesar Rp 34,4 miliar lebih atau setara 97,23%.
Kedua kata Siska, yakni belanja daerah yaitu sampai akhir tahun 2025, realisasi belanja daerah sebesar lebih dari Rp 1,4 triliun atau setara 89,43%, yang terdiri atas belanja operasional terealisasi sebesar lebih Rp 1,2 triliun atau setara 94,07%.
“Dan belanja modal sampai akhir 2025 terealisasi sebesar lebih dari Rp 2,6 miliar atau setara 72,51%,” paparnya di hadapan peserta rapat paripurna DPRD Kota Kendari.
Selanjutnya kata Siska, pembiayaan daerah yang terdiri penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar lebih dari Rp 21,2 miliar atau setara 100%. Lalu pengeluaran pembiayaan tersealisasi mencapai 100%.(Adv)
