Kendari, Tajukinfo.com – Rapat paripurna DPRD Kota Kendari yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD-Perubahan tahun 2025, Senin 22 September 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Laode Muhammad Inarto, rapat ini menghadirkan berbagai pandangan yang mencerminkan harapan dan dukungan terhadap arah pembangunan Kota Kendari.
Turut mendampingi ketua DPRD Wakil Ketua II DPRD, Rizki Brilian Pagala. Paripurna ini dihadiri Wakil Walikota Kendari, Sudirman, para asisten, staf ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari, serta camat se-Kota Kendari.
Pada kesempatan pertama Fraksi PDI-Perjuangan, melalui Apriliani Puspitawati, mengapresiasi sinergi dengan pemerintah kota, meski mengakui adanya keterlambatan pengajuan raperda. Mereka menekankan pentingnya integrasi data antar-OPD dan realisasi program yang terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kekompakan adalah kunci mengatasi tantangan daerah,” ujarnya.
Selanjutnya, Fadhal Rahmat dari Fraksi Golkar menyoroti perlunya perubahan APBD karena dinamika yang tak sesuai asumsi awal. Fraksi ini menekankan prioritas pada infrastruktur, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan kemiskinan, investasi daerah, kebersihan lingkungan, dan penyelesaian kewajiban pihak ketiga.
Sementara itu, Fraksi PKS, yang disampaikan oleh Jabar Aljufri, mengapresiasi kinerja pemerintah kota dan mencatat peningkatan target pendapatan daerah sebesar 1,79 persen.
“Kami berharap semua pihak bekerja lebih maksimal untuk mencapai target ini,” katanya.
La Ami dari Fraksi Nasdem mempertanyakan pengelolaan PAD yang dianggap belum maksimal, sehingga menyebabkan defisit anggaran.
“Perubahan APBD diperlukan, namun pengelolaan PAD harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Demokrat, melalui Muslimin, menyambut baik raperda perubahan APBD dan menekankan pentingnya prioritas pada pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan. Mereka juga meminta pengawasan keuangan diperketat untuk mencegah pembengkakan anggaran.
Hasbulan dari Fraksi PIR menyambut baik peningkatan pendapatan daerah dan penurunan belanja. “Anggaran perubahan harus fokus pada pembangunan yang menggerakkan perekonomian dan program pro-rakyat,” ujarnya.
Terakhir, Samsuddin Rahim dari Fraksi PAN mendorong peningkatan PAD agar ketergantungan pada transfer pusat berkurang. “Efisiensi belanja harus tetap menjaga kualitas pelayanan publik,” katanya.
Secara keseluruhan, pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 mencerminkan komitmen untuk pembangunan yang lebih baik. Sorotan terhadap pengelolaan PAD, prioritas anggaran, dan pengawasan keuangan menjadi catatan penting bagi pemerintah kota dalam menjalankan program-program pembangunan. Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pengambilan keputusan yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kendari.
