Kendari, Tajukinfo.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, meninjau langsung kawasan Pulau Pandan, RT 2, 3, dan 4, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai bentuk penataan kawasan kumuh, Selasa 10 Juni 2025.
Dalam kunjungan ini, rombongan didampingi oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, serta turut hadir jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, staf ahli, Camat Abeli, dan Lurah Poasia. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, kawasan ini terdapat sekitar 165 rumah dan dihuni 187 Kepala Keluarga (KK), dengan karakteristik permukiman padat dan berada di wilayah pesisir yang rentan.
Dirjen Kawasan Pemukiman, Fitrah Nur, menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan lokasi ketiga yang dikunjungi sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menangani kawasan kumuh, khususnya di daerah pesisir.
“Ini adalah lokasi peninjauan saya yang ketiga. Kita akan mencoba menata kawasan pesisir. Tadi sudah dilakukan koordinasi dengan Bu Wali, dan nantinya perencanaannya akan disiapkan dan diserahkan ke Pemerintah Kota Kendari,” kata Fitrah Nur.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fokus penataan tidak hanya menyasar perbaikan rumah warga, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh.
“Yang akan dibenahi mencakup lingkungan dan rumah, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas pendukung seperti akses jalan, sanitasi, dan drainase,” tambahnya.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyambut positif kunjungan dan perhatian dari pemerintah pusat serta DPR RI. Ia menegaskan bahwa Pemkot Kendari akan segera menindaklanjuti hasil kunjungan ini dengan langkah konkret.
“Alhamdulillah pagi ini kita bersama meninjau lokasi. InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan menyiapkan perencanaannya dan akan terus berkoordinasi dengan satker dan balai pemukiman. InsyaAllah akan segera terealisasi penataannya secara kongkrit dan bertahap,” kata Siska Karina Imran.
Menambahkan hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, Satria Damayanti, menyampaikan bahwa pihaknya telah memulai proses identifikasi kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Pandan dan siap mengawal proses perencanaan teknis yang akan dilaksanakan
“Kami sudah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di Pulau Pandan, seperti keterbatasan akses air bersih, drainase yang buruk, dan minimnya ruang terbuka. Dalam waktu dekat, kami akan menyusun dokumen perencanaan teknis sebagai dasar pelaksanaan program penataan kawasan ini,” jelasnya.
Menurutnya, penataan kawasan ini menjadi bagian dari visi Kota Kendari untuk membangun kota yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, khususnya di wilayah pesisir.
Dukungan dari pusat melalui Kementerian dan DPR RI, sinergi lintas OPD, serta peran aktif masyarakat diharapkan menjadi kunci keberhasilan penataan kawasan Pulau Pandan. Kawasan ini nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal yang layak, tetapi juga lingkungan yang sehat, aman, dan membanggakan bagi warganya.
