Kendari, Tajukinfo.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni milik Hatta Jumadia di kawasan pesisir Kota Kendari, Jumat 29 Mei 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rencana peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Tenggara Ahmad Safei, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah.
Kondisi rumah Hatta yang memprihatinkan menarik perhatian rombongan. Rumah semi permanen dengan dinding lapuk dan atap seng berlubang itu dihuni tujuh orang anggota keluarga. Hatta yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung mengaku penghasilannya tidak menentu akibat kondisi kesehatan yang menurun.
“Kerja pemulung, penghasilannya tidak menentu,” ujar Hatta saat berdialog langsung dengan Menteri PKP.
Dalam dialog tersebut terungkap, keluarga Hatta bahkan tidak memiliki fasilitas kamar mandi dan jamban. Untuk kebutuhan buang air besar, keluarga itu terpaksa menggunakan area laut di sekitar permukiman mereka.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan keluarga Hatta masuk kategori desil satu atau kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Selain tidak memiliki sanitasi layak, rumah tersebut juga menggunakan sambungan listrik dari tetangga.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia memastikan rumah Hatta segera masuk dalam program bedah rumah melalui BSPS.
“Kita ingin bantuan ini tepat sasaran. Kondisi rumah seperti ini memang sangat layak dibantu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Maruarar mengungkapkan adanya peningkatan signifikan bantuan rumah layak huni di Sulawesi Tenggara pada 2026. Jika tahun sebelumnya hanya sekitar 1.123 unit rumah yang mendapat bantuan, tahun ini meningkat menjadi 8.843 unit.
Khusus Kota Kendari, jumlah bantuan rumah layak huni naik dari 131 unit pada 2025 menjadi 548 unit di tahun 2026. Bahkan Menteri PKP menambah kuota bantuan menjadi sekitar 800 unit setelah menerima laporan masih banyak warga yang membutuhkan bantuan rumah layak huni.
“Khusus Kendari saya naikkan lagi supaya semakin banyak masyarakat yang terbantu,” tegasnya.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran juga menyatakan komitmennya membantu keluarga Hatta. Selain mendukung proses bedah rumah, Pemerintah Kota Kendari turut menyiapkan opsi hunian rumah susun bagi keluarga tersebut.
Menurut Siska, pemerintah kota akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kendari.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae turut memberikan dukungan tambahan terhadap pembangunan rumah Hatta. Bantuan tersebut diberikan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp80 juta, sementara bantuan BSPS hanya sebesar Rp20 juta.
Pengerjaan rumah Hatta ditargetkan mulai dilakukan pekan depan dan dituntaskan pada Agustus 2026 bersamaan dengan penyelesaian program BSPS tahap pertama di Kota Kendari.
Program BSPS sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mempercepat pengentasan kawasan kumuh di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Tenggara. (DN)
