Kendari, Tajukinfo.com – DPRD Kota Kendari menunjukkan keseriusannya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menggelar audiensi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2025 bersama tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis 30 Oktober 2025.
Kegiatan yang berlangsung di ruangan Aspirasi DPRD Kota Kendari ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, didampingi oleh Wakil Ketua I, Rizki Brilian Pagala, dan Wakil Ketua II, Irmawati. Audiensi ini juga diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Kendari serta Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Kendari, Dasril Yamin, menunjukkan komitmen seluruh elemen DPRD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran tim Korsup Wilayah IV KPK RI. Ia berharap, audiensi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dijalankan oleh KPK, serta memberikan arahan yang jelas bagi DPRD Kota Kendari dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran tim Korsup KPK. Audiensi ini sangat penting bagi kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan arahan yang tepat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Kendari,” kata LM Inarto.
Inarto juga menegaskan bahwa DPRD Kota Kendari memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung penuh program pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Ia berharap, sinergi antara DPRD Kota Kendari dan KPK dapat semakin ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan KPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Kami juga berharap, audiensi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh anggota DPRD Kota Kendari mengenai pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Dengan kehadiran seluruh anggota DPRD Kota Kendari dan Plt. Sekwan, audiensi ini menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan DPRD, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen di lembaga legislatif tersebut.
Diharapkan, audiensi ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan oleh DPRD Kota Kendari dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Kendari. Sinergi antara DPRD Kota Kendari dan KPK diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pemberantasan korupsi.
